Medan Perang Baru Amerika Serikat VS Cina: Hong Kong




(Foto: Nitin Sharma/Pexels)

Tiga tahun terakhir, kita disuguhi tontonan yang menarik. Perang dingin yang panas antara Amerika Serikat (AS) dan Cina. Berbeda dengan Barack Obama yang memilih melawan Cina dengan penuh kehati-hatian, Presiden AS Donald Trump memilih menghadapi Cina dengan cara brutal. Prinsipnya, kita bikin rame dulu, horang kaya mah bebas. Setelah kedua negara ini terlibat konflik perang dagang, hampir terlibat konflik perang mata uang, yang dilanjutkan dengan konflik pandemi corona, kini mereka berdua punya arena baru: Hong Kong.

Semenjak tahun lalu, Hong Kong memang jadi sorotan. Diajukannya rencana undang-undang ekstradisi antara Cina dengan Hong Kong memicu protes keras oleh warga Hong Kong. Jika undang-undang ini disahkan, warga Hong Kong dapat diekstradisi ke Cina jika melakukan pelanggaran terhadap undang-undang Cina. Yang jadi masalah, Cina memiliki sistem pemerintahan yang otoriter. Itu artinya, ada potensi warga Hong Kong diekstradisi ke Cina jika mereka mengkritik pemerintah Cina.

Tidak terima dengan rancangan undang-undang ini, masyarakat Hong Kong melakukan demonstrasi besar-besaran. Kekacauan di Hong Kong tak terhindarkan. Bandara, stasiun kereta api, toko-toko, sekolah-sekolah tutup. Demonstrasi ini berlangsung sampai berbulan-bulan. Ekonomi lumpuh.




Tak ingin kecolongan lagi, minggu lalu, Kongres Rakyat Nasional Cina (NPC) menyetujui disusunnya rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Apalagi, saat ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengluarkan undang-undang kontroversial. Siapa yang mau berdemonstrasi ketika wabah corona sedang merebak. Jenius!

(Namun perlu diingat, undang-undang ini belum disahkan. Baru disetujui untuk disusun RUU-nya. Diprediksi akan disahkan Agustus tahun ini).

Hal ini kemudian memicu kontroversi. Dalam undang-undang ini, warga Hong Kong dilarang untuk melakukan upaya pemisahan diri, tindakan subversif, dan terorisme. Tiongkok juga melarang adanya aktivitas asing yang mencampuri urusan di Hong Kong. Dan, bagian yang paling kontroversialnya, pemerintah Tiongkok dapat menempatkan institusinya sendiri untuk menangani keamanan di Hong Kong. Lengkap sudah!




Bagi kita, mungkin pasal-pasal ini adalah hal yang wajar. Bukankah semua negara melakukan itu? Mana ada negara yang membiarkan tindakan subversif dan juga tindakan terorisme di negaranya? Apalagi suara-suara separatis. Harus diberangus. Tapi hal ini tidak bisa dilakukan serampangan di Hong Kong. Ada sejarah yang yang membuat Hong Kong beda.

Hong Kong awalnya dikuasai oleh Inggris pasca ditandatanganinya Perjanjian Nanking pada tahun 1842. Cina kalah dalam perang candu pertama. Pada tahun 1997, Inggris mengembalikan Hong Kong ke dalam genggaman Cina dengan syarat. Hong Kong harus memiliki otonomi yang seluas-luasnya. Begitu luas, sampai-sampai disebut dengan prinsip one country, two systems. Sama-sama Cina, tapi sistemnya beda. Cina harus menjamin kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Pemerintah Cina juga dilarang melakukan intervensi atas pemerintahan Hong Kong. Kesepakatan ini berlaku selama 50 tahun.

Dengan otonomi yang begitu luas ini, Amerika Serikat (AS) memberikan Hong Kong perlakuan istimewa di bidang ekonomi dan perdagangan. Awalnya, perlakuan ini diberikan karena Hong Kong merupakan koloni Inggris. Saat wacana pengembalian Hong Kong mengemuka, status ini kemudian jadi sorotan. Apakah akan diakhiri atau diteruskan. Ketika kemudian disepakati Hong Kong memiliki otonomi khusus, maka AS mempertahankan keistimewaan tersebut.




Ada beberapa alasan mengapa AS mempertahankan perlakuan istimewa kepada Hong Kong. Yang pertama, secara ekonomi, Cina adalah mitra penting perdagangan AS. Banyak pemodal asal AS yang menjadikan Cina sebagai basis produksi mereka. Tanpa perlakuan istimewa, akan ada banyak kerumitan di bidang kepabeanan. Competitive advantage dari global suplain chain bisa menguap. Akan tetapi, memberikan Cina perlakuan istimewa secara langsung jelas tidak memungkinkan karena secara politik kedua negara adalah rival. Maka, Hong Kong menjadi jalan tengah.

Alasan kedua, secara politik, mempertahankan keistimewaan Hong Kong berarti menjamin kelangsungan perjanjian penyerahan 1997. Kalau Cina melanggar perjanjian, AS bisa sewaktu-waktu menarik keistimewaan Hong Kong. Warga Hong Kong yang sejak awal antipati terhadap Cina, bisa mengamuk.

Dan itulah yang dilakukan oleh AS saat ini. Warga Hong Kong yang jengah dengan pemerintahan otoriter Cina, semakin mendapat tekanan dari AS. Mau tak mau mereka harus all out memprotes kebijakan ini. Jika tidak, mereka harus bernasib sama seperti warga negara Cina lainnya. Harus manut dan tunduk kepada pemerintah. Selain itu, Hong Kong akan kehilangan competitive advantage mereka di perdagangan global.

Situasinya kini menarik. AS tuduh Cina sebagai penyebab wabah corona. Dibalas Cina dengan Hong Kong. Kini AS balas ancam cabut keistimewaan Hong Kong. Cina balas boikot produk pertanian dan daging AS (yang jadi basis pendukung Trump). Berikutnya apa lagi? Laut Cina Selatan? Halo Indonesia.

Jangan lupa like halaman facebook atau follow akun twitter kami untuk mendapatkan update tulisan-tulisan terbaru khas economagz.id.




Posts created 33

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pos Terkait

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas