Layanan Kependudukan yang “Kok Gitu” di Masa Pandemi

Foto: Pixabay/Pexels

Kemarin, karena satu dan lain hal, saya harus mengurus dokumen kepegawaian. Semua berjalan lancar sampai saya tiba di kantor kecamatan. Di kantor kecamatan ini saya ditolak. Alasannya karena kuota harian 60 orang sudah terpenuhi. Satpam bilang, datang jam 7 pagi pak, ambil antrian.

Padahal, di kecamatan ini ada 6 kelurahan dengan masing-masing kelurahan kuota harian 30 orang. Jadi per hari kelurahan mengirim 180 orang, tapi yang dilayani kecamatan hanya 60 orang. Yang sisa 120 orang lagi per harinya, semoga beruntung di lain hari. Salah sendiri jadi rakyat kurang pancasilais.




Sambil lemas saya jalan ke parkiran motor. Saya melihat ke bagian pembayaran pendapatan daerah yang gedungnya berbeda. Lho, kok buka. Ternyata tak ada kuota pembayaran harian.

Akhirnya saya sadar, ketika rakyat butuh layanan pemerintahan, kesehatan nomor satu. Atas nama kesehatan, rakyat ditolak. Tapi begitu rakyat mau bayar pendapatan daerah, kesehatan bukan lagi nomor satu.

Ternyata pemerintah sendiri juga paham, kesehatan memang penting, tapi cari uang jauh lebih penting. Kalau tidak ada uang, pejabat dan aparat mau makan apa. Kasihan.

Saya mengucapkan terima kasih pada para aparat di kelurahan yang melayani dengan hati. Tidak menerapkan pembatasan 30 orang per hari tersebut. Setiap warga yang butuh layanan disambut. Yang penting pakai masker dan jaga jarak. Mereka memang pahlawan. Sekali lagi terima kasih bapak dan ibu.

Jangan lupa like halaman facebook atau follow akun twitter kami untuk mendapatkan update tulisan-tulisan terbaru khas economagz.id.




Posts created 36

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pos Terkait

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas