Benci Impor dan Sebuah Keheranan

Foto: Pexels/Tom Fisk

Benci adalah sebuah kata yang memiliki citra negatif. Ada nuansa percikan-percikan pemberontakan dan ketidaklegowoan dalam menerima keadaan disana. Rasa benci seolah-olah hanya patut dimiliki oleh mereka yang belum dewasa dalam menjalani kehidupan. Maka ketika seorang pemimpin sebuah negara menganjurkan rakyatnya untuk membenci, dalam hal ini membenci produk impor, tak heran terjadi kegaduhan.

Seorang presiden tentu dianggap sebagai sosok yang sudah mapan dalam berpemikiran. Dan narasi-narasi kebencian seperti ini dikhawatirkan dapat memantik ke arah xenophobia. Ketakutan akan sesuatu yang berasal dari orang asing. Ironi pun tak dapat dihindari karena narasi kebencian produk asing ini dilakukan ketika negara kita sendiri sibuk mengiba investasi asing.

Sejatinya, membenci tidak melulu perkara yang negatif. Sebagai manusia, kita selalu diajarkan untuk membenci keburukan. Tatkala terjadi suatu kejahatan, misalnya, maka kita dianjurkan untuk membenci perbuatan jahat tersebut. Tak ayal, ketika aktivitas impor dianggap membawa dampak buruk, seperti membunuh industri dan lapangan kerja domestik, narasi kebencian ini jadi terasa dapat dimaklumi. Anda mungkin tidak setuju dengan narasinya, namun anda paham mengapa ia bisa hadir ke permukaan.




Di tengah kegaduhan ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memberikan klarifikasi. Kebencian Pak Jokowi ini terpantik oleh aksi mata-mata korporasi asing atas big data konsumen Indonesia, utamanya di pasar hijab. Industri di Cina akhirnya mengetahui bagaimana preferensi konsumen hijab di Indonesia dan kemudian membanjirinya dengan barang-barang murah produksi mereka.

Apakah ini alasan yang sesungguhnya atau pak menteri hanya berupaya mencari sebab serta mencari alasan? Tentu hanya ia dan pak presiden yang tahu.

Terkait masalah ini, saya sebenarnya sudah mendengarnya cukup lama. Mungkin di tahun 2017 lalu. Kala itu, seorang rekan saya yang merupakan pelaku ekonomi digital pernah menceritakan kepada saya betapa marketplace ini sengaja menyediakan lapak berjualan dengan biaya yang disubsidi kepada penjual pihak ketiga. Tujuannya satu, yaitu mengetahui bagaimana preferensi pasar.




Dengan mengetahui barang-barang apa saja yang laku dijual, berapa volumenya, dimana lokasi pembelinya, marketplace ini kemudian bisa merencanakan penjualan mereka sendiri dengan sangat akurat. Mereka dapat membeli dari produsen dalam jumlah besar dan menyediakan gudang dalam skala masif sehingga para penjual pihak ketiga ini kemudian tidak akan pernah bisa bersaing dengan harga dari toko resmi milik marketplace tadi.

Dan ini saya alami sendiri ketika saya kuliah S2 di Inggris pada periode 2015-2017. Harga-harga yang ditawarkan oleh toko resmi Amazon, mayoritas lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh para pelapak pihak ketiga. Para pelapak pihak ketiga ini baru dapat bersaing di barang-barang yang mungkin sangat specialty dengan volume penjualan yang mungkin cukup rendah.

Jadi, apa yang terjadi di Indonesia ini adalah hal yang wajar. Apalagi, sejumlah marketplace di Indonesia ini sebenarnya dimiliki oleh perusahaan asing. Saya malah jadi terheran-heran. Apakah selama ini pemerintah tidak sadar? Ataukah sebenarnya sudah lama sadar tapi tidak berani melakukan regulasi? Entahlah.




Yang pasti, narasi-narasi kebencian tidak akan menyelesaikan masalah impor kita. Bagaimana kita bisa membenci, sementara produk impor ini justru terasa bagai pahlawan bagi para konsumen di Indonesia. Di tengah daya beli masyarakat yang tersendat, buruh yang selama ini tergencet aturan outsourcing (yang kini ditambah dengan omnibus law), PNS dan pensiunan yang beberapa tahun terakhir jarang naik gaji, rasa-rasanya gagasan membeli produk lokal yang jauh lebih mahal tak ubahnya jargon dalam kampanye pemilu. Mereka yang ada di depan boleh saja berorasi penuh semangat, meski rakyat yang mendengar paham bahwa itu tak akan pernah terwujud.

Yang dibutuhkan saat ini justru langkah-langkah kongkrit. Misalnya, bagaimana regulasi perlindungan big data agar tidak bisa ditransfer ke luar negeri, regulasi akses penjual asing di situs marketplace, atau yang paling penting yaitu bagaimana menurunkan biaya produksi di Indonesia.

Tapi kemudian saya berpikir ulang. Para politisi ini kan terbiasa mencapai tujuan mereka memperoleh kursi dengan berjualan jargon. Bisa jadi, setelah menduduki kursinya, mereka masih mengira bahwa berjualan jargon ini adalah solusi jitu menyelesaikan segala macam persoalan bangsa. Ini yang saya khawatirkan.

Jangan lupa like halaman facebook atau follow akun twitter kami untuk mendapatkan update tulisan-tulisan terbaru khas economagz.id.




Satu tanggapan pada “Benci Impor dan Sebuah Keheranan

  1. Saya juga jengah dengan kondisi seperti ini pak.
    Adakah solusi konkrit dar problem ini?
    Dan apakah bisa kita lakukan sendiri yg lelah menunggu regulasi retoris belaka?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pos Terkait

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas